Kursi Kekuasaan Anies Baswedan Digoyang Ombudsman Terkait Tanah Abang

Kursi Kekuasaan Anies Baswedan Digoyang Ombudsman Terkait Tanah Abang

Mahdaen.Tv News – Ombudsman RI perwakilan DKI Jakarta Raya menemukan sejumlah maladministrasi dalam kebijakan penutupan jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tanah Abang Ombudsman RI perwakilan DKI Jakarta Raya mengatakan jika Anies Baswedan mungkin dicopot sebagai Gubernur DKI karena tak menjalankan rekomendasi.

Berikut beberapa polemik Tanah Abang dimasa pemerintahan Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan:

  • 22 Desember 2017 : Anies Baswedan menutup sebagian jalan Jatibaru, Tanah Abang, Dan diperuntukan untuk Pedagang Kaki Lima(PKL).
  • 29 Januari 2018 : Supir angkot melakukan demontrasi terkait penutupan jalan Jatibaru, Tanah Abang.
  • 3 februari 2018 : Adanya peraturan angkot bisa melewati jalan jatibaru hanya pada pukul 15:00-08:00 WIB.
  • 22 Februari 2018 : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dianggap melanggar UU tentang jalan yang sudah tertuang sebelumnya.
  • 26 Maret 2018 : Ombudsman perwakilan DKI Jakarta menemukan dugaan maladministrasi dari penataan Tanah Abang.

Berikut temuan maladministrasi penataan PKL Tanah Abang yang ditemukan Ombudsman terkait polemik Tanah Abang:

  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas UKM tidak kompeten dalam mengantisipasi dampak penataan PKL sampai mengorbankan sepanjang jalan Tanah Abang.
  • Peraturan Gubernur tentang PKL dan penutupan jalan disekitar Tanah Abang tidak mendapat izin resmi dari Polda Metro Jaya.
  • Diskresi atau keputusan dan tindakan yang ditetapkan, dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. namun temuan Ombudsman, Anies tidak sejalan dengan sejumlah peraturan yang telah di tetapkan.
  • Ada dugaan pelanggaran hukum

Dominikus DoluDominikus Dolu selaku Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta mengatakan “Gubernur itu bisa dinon-jobkan, dibebastugaskan dari jabatanya saat ini jika benar-benar melanggar peraturan diskresi yang sudah ditetapkan.” ungkapnya.

Anies Baswedan sendiri belum menentukan sikap terkait hasil evaluasi Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Raya tersebut. Ia mengatakan bakal mengkaji terlebih dahulu laporan itu sebelum melaksanakan atau malah mengabaikan rekomendasi.

Anies BaswedanMeski demikian, ia mengaku tak khawatir ancaman pemberhentian yang dilontarkan Dalu, karena, katanya, Ombudsman dan perwakilan Ombudsman adalah dua entitas berbeda.

“Ingat, ini adalah perwakilan Ombudsman, bukan Ombudsman Republik Indonesia. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Yang memiliki otoritas [(engeluarkan rekomendasi) siapa? Ombudsman RI,” ungkapnya

Share:
© 2018 Mahdaen.TV. All rights reserved.