Sebelum Setyan Novanto, Beberapa Politisi Ini Dicabut Hak Politiknya Oleh Majelis Hakim

0
22
Sebelum Setyan Novanto, Beberapa Politisi Ini Dicabut Hak Politiknya Oleh Majelis Hakim

Mahdaen.TV News – Tersangka kasus korupsi E-KTP dan mantan ketua DPR RI Setya Novanto pada tanggal 24 April 2018 dikuhum oleh masjelis hakim tindak pidana korupsi selama 15 Tahun penjara serta hak politiknya dicabut selama 5 tahun setelah ia keluar dari penjara.

Setyan NovantoNamun tidak hanya Setya Novanto saja yang dicabut hak politiknya, sebelumnya beberapa politisi serupa yang terlibat pidana korupsi pun di cabut hak politiknya. Siapa saja para politi yang di cabut hak politiknya? Berikut Mahdaen.TV News berikat ulasannya:

1. Luthfi Hasan Ishaaq (Mantan Presiden PKS)

Luthfi Hasan Ishaaq (Mantan Presiden PKS)
Luthfi Hasan Ishaaq (Mantan Presiden PKS)

Luthfi Hasan Ishaaq merupakan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada tahun 2013 Luthfi didakwa oleh hakim melakukan kasus pidana korupsi pengurusan kuota daging sapi impor didalam Menteri Pertanian yang saat itu masih dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Luthfi Hasan Ishaaq dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 18 Tahun penjara dan denda 1 milliar Rupiah. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka Luthfi Hasan Ishaaq dijatuhi hukuman kurungan 6 bulan dan di cabut hak berpolitiknya atau hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Pada tanggal 31 Januari 2013 di depan kantor KPK Luthfi Hasan Ishaaq akhirnya menyatakan mengundurkan diri dari Partai Keadilan Sejahtera yang dipimpinnya.

2. Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten)

Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten) 
Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten)

Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Ratu Atut terbukti melakukan tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alkes Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79 miliar.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebut Atut terbukti memperkaya dirinya sebanyak Rp 3,8 miliar dan memperkaya adiknya Tubagus Chaeri Wardhana Rp 50 miliar.

Sebagai Gubernur Banten, Atut terbukti melakukan melakukan perubahan anggaran APBD dan APBDP tahun anggaran 2012 untuk pengadaan alkes. Atut juga diketahui menerima fee 2,5 persen dari perubahan anggaran alkes RS Rujukan tersebut dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 79 miliar.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut hal yang memberatkan Atut yakni tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankaan Atut mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama di persidangan.

Atas perbuatannya Atut terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 12 huruf e UU 31 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

3. Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)

Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)
Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)

Pada tanggal 2 Oktober 2013 Akil Mochtar di tangkap KPK terkait dugaan menerima suap dalam penangganan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dengan pidana penjara seumur hidup.

Akil divonis maksimal sebagaimana tuntutan Jaksa KPK, karena dianggap majelis hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait sejumlah penanganan sengketa Pilkada di MK, menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pada tanggal 5 Oktober 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi memberhentikan secara tidak hormat Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Djoko Susilo (Mantan Kepala KORPS Lalintas Polri)

Djoko Susilo (Mantan Kepala KORPS Lalintas Polri)
Djoko Susilo (Mantan Kepala KORPS Lalintas Polri)

Pada tahun 2011 Inspektur Jendral Joko Susilo terseret kasus korupsi pengadaan simulator SIM di korlantas Polri.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Irjen Djoko Susilo, dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara. Hukuman ini dijatuhkan terkait korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Irjen Djoko di kasus Simulator SIM.

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 18/12/2013 dengan hukuman denda Rp 1 miliar. Selain itu, Irjen Djoko juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 32 miliar.

Advertisements